Ade Indra Minta APH Usut Anggaran Rp70 Miliar untuk Perjalanan Dinas dan Bimtek DPRD Sumsel
Palembang, LensaSN
Ade Indra Chaniago Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan dan Politik (PSKP) meminta agar Aparat Penegak Hukum (APH) mengusut anggaran perjalanan dinas dan Bimtek (Bimbingan Teknis) di Sekwan DPRD Sumsel tahun 2025 senilai Rp70 miliar.
Karena menurut Ade, anggaran Rp70 miliar yang ada di Sekwan DPRD Sumsel untuk perjalanan dinas dan Bimtek tersebut angkanya sangat fantastis.
“Rp70 miliar hanya buat perjalanan dinas dan Bimtek sangatlah janggal. Oleh karena itu kita minta agar APH segera turun mengusut anggaran yang merupakan uang negara tersebut,” tegas Ade Indra Chaniago.
Masih dikatakannya, di tengah efisiensi yang digencarkan oleh Presiden Prabowo Subianto dirinya sangat menyayangkan adanya anggaran Rp70 miliar untuk perjalanan dinas dan Bimtek di DPRD Sumsel tersebut.
“Semestinya hal itu tidak terjadi dan ini yang kita pertanyakan kok bisa-bisanya disaat efisiensi ada anggaran yang disebut Rp70 miliar hanya untuk perjalanan dinas dan Bimtek,” kata Ade Indra Chaniago.
Lebih jauh dikatakan Ade Indra Chaniago, dari informasi yang diterimanya bahwa anggaran perjalanan dinas dan Bimtek tersebut untuk satu tahun yakni tahun anggaran 2025.
"Anggaran Rp70 miliar ini kalau saya menilainya pemborosan di tengah efisiensi," ujarnya.
Dilanjutkannya jika dirinya juga mempertanyakan soal informasi yang didapatkannya bahwa anggaran perjalanan dinas dan Bimtek di DPRD Sumsel tersebut luput dari pemeriksaan BPK.
"Aneh kok bisa luput dari pemeriksaan BPK. Dari itu kita minta agar APH turun mengusut tuntas anggaran perjalanan dinas dan Bimtek di DPRD Sumsel ini," tandasnya.
Sementara Kabag Humas DPRD Sumsel, Hadiyanto membenarkan adanya anggaran perjalanan dinas dan Bimtek (Bimbingan Teknis) di DPRD Sumsel tahun 2025 senilai Rp 70 miliar. Ini dibenarkan Kabag Humas DPRD Sumsel, Hadiyanto.
"Benar, anggaran tersebut ada dikisaran angka Rp 70 miliar untuk perjalanan dinas dan Bimtek," ujarnya.
Masih dikatakannya jika tidak benar kalau anggaran perjalanan dinas dan Bimtek tersebut luput dari pemeriksaan BPK.
"Tidak benar anggaran perjalanan dinas dan Bimtek ini tidak diperiksa BPK. Sebab ketika itu ada pemeriksaan BPK, dari hasil pemeriksaan tersebut semuanya telah kami lengkapi," pungkas Hadiyanto. (ded)
