Perlunya Status Darurat Bencana Nasional dalam Penanganan Karhutla di Sumsel dan Jambi
Oleh: Dr H Ahmad Rizali MA Pengamat Pemerintahan Daerah Sumsel
PENGAMAT Pemerintahan Daerah Sumsel, Dr H Ahmad Rizali MA, Kamis (8/10/2026)menyampaikan kajiannya terkait bencana kabut asap Karhutla (Kebakaran lahan dan hutan) yang terjadi di wilayah Sumsel dan Jambi.
Berikut Kajiannya:
Menurut Dr H Ahmad Rizali, Karhutla kini terjadi sangat masif dengan wilayah yang terbakar sangat luas, dimana lahan yang terbakar tersebut tidak hanya di areal perkebunan tapi juga terjadi di hutan, bahkan merembet ke permukiman masyarakat sehingga menyebabkan bencana kabut asap.
"Saya melihatnya saat ini pemerintah provinsi khususnya Sumsel dan Jambi, serta pemerintah Kabupaten/Kota kewalahan dalam menghadapi Karhutla. Oleh karena itu saya mengusulkan agar pemerintah pusat menyatakan status darurat bencana nasional Karhutla untuk di wilayah Sumatera, khususnya Sumsel dan Jambi dan 15 Kabupaten/Kota yang ada di dua provinsi itu," ujar Dr H Ahmad Rizali.
Kabut Asap Karhutla Ganggu Perekonomian
Dikatakan Dr H Ahmad Rizali bahwa kabut asap Karhutla di wilayah Sumsel dan Jambi telah mengganggu kehidupan masyarakat dan banyak warga yang terkena ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut).
"Kabut asap juga mengganggu penerbangan di bandara atau transportasi udara, pendidikan di sekolah-sekolah terganggu sehingga belajar dan mengajar dilakukan tidak normal. Kemudian warga yang kesehariannya mencari penghidupan di luar menjadi terganggu seperti sopir, tukang, gojek, pedagang dan penjual kuliner. Jadi dari kabut asap Karhutla ini menyebabkan perekonomian sangat terganggu," jelasnya.
Negara Asing Bisa Berikan Bantuan Teknologi
Dr H Ahmad Rizali mengungkapkan, apabila status darurat bencana nasional ditetapkan maka negara-negara asing akan memberikan bantuan teknologi untuk mengatasi Karhutla.
"Diminta atau tidak diminta bantuan dari negara asing akan datang, karena negara asing seperti Jepang, Eropa, Australi dan Amerika mereka telah memiliki teknologi mengatasi Karhutla. Dengan ditetapkannya status darurat bencana nasional maka mereka dengan sukarela akan membantu kita tanpa perlu kita mengeluarkan biaya. Hal ini pernah terjadi pada waktu tsunami di Aceh tahun 2004 lalu, dimana bantuan-bantuan asing datang dengan sukarela. Saya kira itu salah satu strategi yang tepat untuk mengatasi bencana Karhutla," paparnya.
Diungkapkannya bahwa berdasarkan informasi BMKG hujan di wilayah Sumatera akan terjadi masif pada minggu pertama di bulan November 2026. Artinya bencana kabut asap yang semakin pekat ini masih berlangsung hingga satu bulan ke depan.
"Saya percaya bahwa gubernur, bupati dan walikota telah berusaha secara maksimal dalam mengatasi Karhutla. Namun mereka kan keterbatasan personel dan teknologi," katanya.
Meskipun demikian, sambung Dr H Ahmad Rizali, dalam waktu yang sama Karhutla di daerah Kalimantan kini relatif sudah dapat diatasi berkat bantuan teknologi pemadaman api dari Jepang. Hal tersebut bisa terjadi karena kebijakan pemerintah pusat yang memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk melakukan diskresi dalam penanggulangan bencana.
"Dengan meniru di Kalimantan maka saya harapkan Gubernur Sumsel Herman Deru dan Gubernur Jambi Al Haris bisa belajar dengan gubernur yang ada di Kalimantan terkait penanggulangan bencana Karhutla ini.
Kemudian demo-demo mahasiswa merupakan bentuk kepedulian, namun tidak akan ada manfaatnya jika Karhutla tetap ditangani secara manual sambil menunggu musim hujan datang," tandasnya. (***)
